Amuntai - Dalam beberapa minggu ini beredar kabar luas bahwa Bank BUMN digadaikan dengan berhutang ke CINA, awalnya mulai media lokal, Nasional sampai anggota DPR pun ikut berbicara.

BENARKAH 3 Bank BUMN Tergadai ke CINA?

Sudah ada pernyataan resmi dari Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN, Teddy Purnama, kepada detikFinance, Kamis (17/9/2015).
Setiap perbankan memperoleh alokasi kredit US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun dari CDB. Teddy mengatakan, CDB memberi fasilitas kredit dengan tenor atau jangka waktu 10 tahun.
"Ini sudah fix dan langsung menerima," jelasnya.
Suntikan pinjaman dari CDB akan dipakai untuk financing dan refinancingberbagai program pembangunan dan perdagangan.
"Pinjaman ini akan dipergunakan oleh Bank BUMN untuk pembiayaan infrastruktur dan proyek lain yang meningkatkan ekspor," tuturnya.
Nantinya, 30% dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang yuan atau Renminbi (RMB). Sementara sisanya dalam bentuk dolar AS (sumber : detdiketik finance)

 
Seperti diketahui bersama bahwa proyek Kereta Cepat CINA dengan meminta jaminan maupun permodalan pemerintah ditolak oleh Presiden Jokowi, kenapa malah Bank BUMN  digadaikan? Tapi mari kita urai satu persatu kenapa muncul issue “DIGADAIKAN”.

Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Perbankan Nasional membutuhkan permodalan yang kuat untuk bersaing dengan Bank – Bank Besar Asean Lainnya, untuk membiayai proyek infrastruktur dan lainnya, karna jika tidak maka Bank Nasional akan kalah bersaing karna terbatasnya modal.

Sempat ada issue akan dimerger nya Bank BUMN namun dibatalkan karna terjadinya penolakan dari internal Perbankan sendiri maupun masyarakat.

langkah berikutnya yang dilakukan Pemerintah melaui kementrian BUMN adalah dengan meminta penyertaan modal Rp 5 trilyun dimana sudah kita ketahui bersama sudah ditolak oleh DPR.

Langkah terakhir inilah yang menjadi issue yang luar biasa, bahkan sudah menggunakan istilah “TERGADAI” “DIJUAL”

Cina memberikan hutang kepada Perbankan Nasional (Bank Mandiri, BRI & BNI) sebesar USD 3 Milyar (± 42 trilyun rupiah)

3 bank BUMN ini dapat hutang masing masing 1 miliar usd (± 14 trilyun rupiah),

Menurut kompas online, november 2014 :

Aset bank Mandiri : 798,19 trilyun,

Aset bank BRI : 705,29 trilyun,

Aset Bank BNI : 408,05 trilyun.

Pertama : Hutang dari Cina hanya ± 1 - 3% dari asset 3 bank tersebut diatas.

Kedua : Berbicara tentang Akuntansi, Neraca itu terdiri dari Asset (aktiva), sumber asset apa (sisi kanan / Passiva) ? 
Hanya dua, yaitu Hutang dan Modal.

Ketika Perbankam mau melakukan ekspansi bisnis mesti ada "penambahan modal", pilihannya utama hanya ada dua itu tadi yaitu :

Sisi Modal : menerbitkan/menjual saham baru, menahan laba (deviden), Penyertaan Modal (sudah ditolak DPR RI).

Sisi Hutang : tabungan, deposito, utang. 
Kita belum tahu berapa bunga pinjamanan persisnya dari CDB, namun biasanya utang luar negri bunganya ± 5%, atau lebih rendah. Masih lebih baik dari pada deposito 7,5% 
Bahkan saat ini masih ada Perbankan yang memberikan bunga deposito sampai 10% di Indonesia. 
Jadi bahwa Hutang ini hal yang biasa bagi perusahaan dan dalam hal ini Perbankan.  
Tidak ada neraca perusahaan yang tidak ada hutangnya.

Ketiga : Apa fungsi penambahan modal buat bank? Mesti penambahan Ekspansi Bisnis (kredit dll). Ini kan dampaknya ke banyak hal ; Pertumbuhan Ekonomi, Penambahan lapangan kerja karna pengusaha lebih banyak dapat tambahan modal usaha.

Keempat : Dengan masuknya Fresh Fund 3 milliar USD (± 42 triylun), malah akan memperkuat nilai tukar rupiah, bukankah hal ini yg kita inginkan? 

Kelima : Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri tercatat di angka 17,6 %, BRI di angka 20,4%, dan BNI di angka 17 % per Semester I 2015. (Indef), 

Keenam : Pada 2014 3 Bank BUMN ini yaitu ; BRI memperoleh laba Rp 24,2 triliun, Bank Mandiri dengan catatan laba Rp 19,9 triliun,
lalu BNI menjadi bank dengan pertumbuhan laba tertinggi dengan catatan 19,1 persen dari Rp 9,05 triliun menjadi Rp 10,78 triliun (bisniskeuangan.kompas.com).

Jadi apakah kita masih akan mengatakan hutang 1 - 3% dari Assets untuk kebutuhan Bisnis Perbankan sama dengan digadaikan?

Apakah sama dengan Hutang Luar Negri jaman Presiden Soeharto untuk Korupsi BLBI?
atau jaman Presiden SBY misalkan Utang Luar Negri untuk kebutuhan Konsumtif seperti Subsidi atau  seperti BLT dengan bunga antara 12-13%?

Hutang luar Negri adalah hal yang wajib kita kritisi, sejauh mana penggunaannya, urgensinya, manfaatnya. Tetapi pemberitaan yang beredar baik media lokal maupun nasional saat ini tentang Bank BUMN “TERGADAI” dengan Hutang USD 3 Miliar adalah sesuatu hal yang berlebihan.

Amuntai - Ketika berbicara Hutang Luar Negri perhitungan Paling tepat adalah dengan menggunakan Nilai US Dollar, karna jika menggunakan nilai tukar rupiah akan terus berubah setiap saat dan akhirnya bias antara hutang peninggalan jaman Presiden RI masing - masing, seperti yang beredar pada media online saat ini, karna itu akan lebih fair jika kita menggunakan perhitungan Hutang Berdasar US Dollar.

Setiap Kepala Negara di Indonesia bukan cuma menyelesaikan Utang Pemerintah sebelumnya, tetapi mereka juga menambah Utang Luar Negri baru. Inilah Akumulasi Utang warisan Masing masing Para kepala Negara di Indonesia sejak jaman Presiden Soekarno sampai Oktober 2014 jaman Presiden SBY berakhir, Yang mana dikonversi sesuai dengan Nilai Tukar Rupiah per Dollar Amerika pada saat Presiden RI ini habis masa jabatannya.

Utang Peninggalan Hindia Belanda USD 4 Milyar

1. Presiden SOEKARNO - Periode 1945 - 1966 (21 tahun).

Total Hutang USD 6,3 Milyar, bertambah 2,3 Milyar, penambahan setara  Rp. 1,5 Trilyun.

Kurs 1966 1 USD saat itu Rp. 250

2. Presiden SOEHARTO - Periode 1966 - 1998 (32 tahun).

Total Hutang USD 151 Milyar, (Pemerintah 78,6 dan Swasta 61,8 Milyar Dollar).
bertambah USD 144,7 Milyar penambahan setara Rp. 2.431 Trilyun.

Kurs 1998 1 USD saat itu Rp. 16.800

3. Presiden BJ HABIBIE - Periode 1998 - 1999 (21 bulan).

Total Hutang USD 148 Milyar, (Pemerintah 75,8 dan Swasta 72,3 Milyar Dollar)
Berkurang USD 36,7 pengurangan setara Rp. 329 Trilyun.

Kurs 1999 1 USD saat itu Rp. 8.970

4. Presiden ABDURRAHMAN WAHID – Periode 1999 - 2001 (21 bulan).

Total Hutang USD 139, (Pemerintah 75,1 dan Swasta 62,5 Milyar Dollar).
Berkurang USD 9 Milyar, pengurangan setara Rp. 100 Trilyun.

Kurs 2001 1 USD saat itu Rp. 11.125

5. Presiden MEGAWATI SOEKARNOPUTRI - Priode 2001 - 2004 (3,3 tahun).

Total Utang USD 141 Milyar. (Pemerintah 78,6 dan Swasta 61,8 Milyar Dollar).
Bertambah USD 2 Milyar, penambahan setara Rp. 17 Trilyun.

Kurs 2004 1 USD saat itu Rp. 8.878

6. Presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - Priode 2004 - 2014 (10 tahun.

Total Utang USD 294 Milyar, (Pemerintah  133,2 dan Swasta 161,3 Milyar Dollar).
Bertambah USD 153 Milyar, penambahan setara dgn Rp. 1.840 Trilyun.

Kurs 2014 1 USD saat itu Rp. 12.032

7. Presiden JOKO WIDODO ?

Momen momen penting dari hutang luar negri ini adalah  kasus BLBI pada jaman Presiden SOEHARTO.  
Penjualan Aset aset negara untuk membayar hutang dan bunga pada masa Presiden MEGAWATI SOEKARNO PUTRI. 
Walaupun terjadi pengurangan hutang luar negri pada jaman Presiden BJ HABIBIE dan ABDURRAHMAN WAHID, mereka tetap berHutang pada jamannya namun tidak signifikan. 
Misalkan Hutang luar negri sebesar USD 20 Milyar pada saat BJ Habibie menjabat. 

Terlihat penambahan Hutang Luar Negri cukup besar baik Pemerintah & Swasta terjadi pada jaman Presiden Soeharto dan SBY, Pada Jaman Pak Harto utang luar negri bertambah sebanyak USD 144.7 Milyar. 
Yang menarik pada jaman SBY adalah kita terbebas dari hutang IMF yg membelenggu Ruang gerak ekonomi kita sebesar USD 9.1 Milyar, walaupun begitu ternyata pak SBY menambah warisan utang luar negri Indonesia dijamannya sebesar USD 153 Milyar, dan salah satu yang diperdebatkan saat itu adalah hutang untuk membiayai subsidi BBM, BLT yang sifatnya Konsumtif bukan Produktif.

Beban Hutang luar negri Indonesia pada akhir SBY menjabat oktober 2014 adalah sebesar USD 294 atau setara Rp 4.116 Trilyun asumsi 1 USD Rp 14.000. 

Tentu kita tidak bisa Anti Hutang, disaat kebutuhan Pemerintah yang sangat banyak dalam program untuk mensejahterakan masyarakat baik melaui Program Pusat maupun Daerah, dihadapkan pada keterbatasan APBN (Korupsi dan kesadaran membayar Pajak masyarakat yang masih rendah), terakhir baru saja dikeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I & II Presiden Jokowi yang banyak melakukan Pengurangan (insentif) Pajak yang tentunya akan mengurangi sisi Pendapatan Negara.  
Walaupun begitu hutang luar negri yang cukup besar saat ini sudah menjadi lampu kuning buat kita dan Jika pemerintah Jokowi saat ini menambah hutang lagi dalam jumlah yg besar tentu wajib kita kritisi. Apakah untuk kegiatan Produktif atau hanya Konsumtif.

Jadi apakah Istilah Uenak Jamanku atau I Want SBY back masih kita impikan? TENANG dipermukaan namun RAPUH didalam. (Reza Khumaini)

Data diolah dari berbagai sumber, data utama diambil dari data resmi pemerintah (portal data indonesia).